Bengkulu aktualclick.com – Pemerataan pembangunan infrastruktur dan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal menjadi dua isu penting yang mengemuka dalam kegiatan reses Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Sri Astuti.
Dalam agenda penyerapan aspirasi masyarakat masa sidang ketiga tahun 2026 yang berlangsung di Sekretariat DPW PKS Provinsi Bengkulu, Kamis (12/11/2026), sejumlah warga menyampaikan persoalan yang selama ini belum mendapatkan penyelesaian optimal.

Salah satu keluhan yang mencuat adalah kondisi jalan di kawasan Tengah Padang dan Bumiayu. Warga mengaku telah berulang kali mengusulkan perbaikan infrastruktur tersebut, namun hingga kini belum juga terealisasi.
Persoalan ini menjadi perhatian Sri Astuti. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Jangan sampai usulan yang sudah disampaikan bertahun-tahun justru terus tertunda tanpa kepastian.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berorientasi pada percepatan penyerapan anggaran, tetapi memastikan setiap pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai perencanaan dan standar teknis.

Terlebih, pelaksanaan proyek pada masa APBD Perubahan memiliki keterbatasan waktu. Karena itu, pemerintah harus cermat dalam menentukan pekerjaan agar kualitas pembangunan tidak dikorbankan hanya demi mengejar penyelesaian anggaran.
“Aspirasi masyarakat ini akan kami bawa dan sampaikan dalam pembahasan di DPRD, khususnya terkait pemerataan infrastruktur dan kualitas pembangunan,” tegas politisi PKS dari daerah pemilihan Kota Bengkulu tersebut.
Selain infrastruktur, Sri Astuti juga memberikan perhatian terhadap masih rendahnya kesadaran pekerja mandiri dan sektor informal untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Untuk menjawab persoalan tersebut, dalam kegiatan reses kali ini turut dihadirkan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Angga, guna memberikan sosialisasi mengenai manfaat program perlindungan bagi masyarakat yang bekerja secara mandiri.
Sri Astuti menilai, perlindungan ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal. Masyarakat yang bekerja secara mandiri, termasuk pelaku usaha kecil dan pekerja sektor informal, juga membutuhkan jaminan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun risiko sosial lainnya.
Ia turut mendorong masyarakat memanfaatkan program promo dua paket perlindungan dengan iuran Rp8.000 yang dinilai cukup terjangkau.
“Program ini sangat membantu masyarakat. Dengan iuran yang murah, pekerja mandiri sudah bisa mendapatkan perlindungan. Mudah-mudahan setelah sosialisasi ini semakin banyak masyarakat yang sadar dan bersedia mengikuti BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Menurut Sri Astuti, edukasi menjadi bagian penting agar masyarakat memahami bahwa jaminan sosial bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga ketika pekerja menghadapi risiko.
Ia berharap kesempatan program promo tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat sebelum berakhir pada Desember 2026 dan kembali menggunakan tarif normal.
Melalui reses ini, Sri Astuti menegaskan komitmennya untuk mengawal dua kebutuhan mendasar masyarakat, yakni pembangunan infrastruktur yang berkualitas serta perluasan akses perlindungan jaminan sosial bagi pekerja mandiri.
Baginya, pembangunan daerah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
Penulis : Redaksi









