BENGKULU, http://AKTUALCLICK.com – Dalam Reses Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, M.M., Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Dapil I Kota Bengkulu, Masa Sidang Ke-III Tahun 2026, Sabtu (14/11/2026), muncul pertanyaan soal BPJS Kesehatan yang mati.
Pertanyaan itu disampaikan Ibu Madensi. Sumardi menjawab tegas dan panjang. Kalau Sudah Terlantar, Wajib Dihidupkan
“Pasien sudah terdampar di rumah sakit mau atau hidup maka ketika dia terdampar itu di rumah sakit atau terbantarkan di rumah sakit maka BPJS-nya wajib dihidupkan oleh pemerintah. Saya katakan wajib dihidupkan oleh pemerintah,” tegas Sumardi.
Menurut Sumardi, kalau pasien sudah terlantar di rumah sakit, tidak ada alasan BPJS tidak aktif. Pemerintah wajib menghidupkannya.
Kalau Masih Sehat, BPJS Mati 3 Bulan, Harus Bayar Dulu
Berbeda halnya kalau pasiennya masih bisa ke mana-mana, masih dalam keadaan sehat, kemudian BPJS-nya mati sampai tiga bulan.
“Pertanyaan Ibu Madensi adalah ketika pasiennya masih bisa ke mana-mana masih dalam keadaan sehat kemudian BPJS-nya mati sampai tiga bulan berarti diurai ke macet. Nah ini kalau macet itu tetap saja orang BPJS itu bisa aktifkan tapi bayar dulu,” jelas Sumardi.
Persoalannya, kata Sumardi, ini satu rangkaian satu keluarga. Kalau satu keluarga empat orang, alhamdulillah empat saja. Kalau lalu lintas tiga, satu lagi enggak apa-apa.
Tapi untuk mengaktifkan itu, Sumardi akan kasih kontaknya dengan Ibu Madensi untuk pegawai Dinas Kesehatan Provinsi.
“Tapi kalau untuk mengaktifkan itu nanti saya kasih kontaknya dengan Ibu Fadensi untuk pegawai Dinas Kesehatan Provinsi,” ujar Sumardi.
Sumardi menjelaskan, sumber dana BPJS Kesehatan itu ada beberapa.
Pertama, mandiri. Mandiri itu artinya seperti dirinya, sudah dipotong langsung dari gaji pensiun.
“Sebab sumber dana BPJS Kesehatan itu pertama mandiri, mandiri itu artinya seperti saya itu sudah dipotong langsung gaji pensiun. Kan gaji pensiun potong langsung tuh. Kemudian yang kedua potong langsung dari gaji ASN, dua kali potong. Ini mandiri namanya,” jelas Sumardi.
Kedua, BPJS Kesehatan JKN dari pusat. Untuk kumpul, ada 45 miliar setiap tahun.
“Kemudian ada lagi ini BPJS Kesehatan JKN itu yang dari pusat untuk kumpul 45 miliar setiap tahun itu ada,” ujar Sumardi.
Ketiga, kekurangan ditanggung kabupaten kota dan provinsi.* Kurang lebih sekitar 5 miliar setiap tahun.
“Kemudian ada lagi kekurangan daripada itu ditanggung oleh kabupaten kota dan provinsi. Itu kurang lebih sekitar 5 miliar setiap tahun,” jelas Sumardi.
“Makanya tadi ada BPJS Kesehatan Provinsi, ada jaminan kesehatan kabupaten kota. Sisa dari provinsi diambil kota,” tambahnya,”.
Sumardi menegaskan, apabila BPJS-nya mati, jangan dibiarkan.
“Oleh karena itu apabila BPJS-nya mati maka enggak boleh diam, kepada kita nanti saya kasih sama Ibu Fadensi nanti bisa langsung di provinsi diaktifkan,” tegas Sumardi.
Contoh Nyata: Sopir Ojol Bengkulu Ber-KTP Jakarta
Sumardi memberikan contoh nyata yang baru saja ia tangani.
“Baru saja saya mewakilkan BPJS orang Bengkulu ber-KTP di Jakarta karena menjadi supir ojol. Lalitak banyak ke Bengkulu. Lalitak tidak BPJS. Sehingga kita alihkan dulu KTP-nya enggak perlu diurus malam-malam main anu saja apa eh aplikasi saja. Terbitlah KTP Bengkulu mati KTP Jakarta baru diurus BPJS-nya ke Provinsi Bengkulu,” cerita Sumardi.
Artinya, KTP-nya dialihkan dulu lewat aplikasi saja. Setelah terbit KTP Bengkulu, KTP Jakarta mati, baru diurus BPJS-nya ke Provinsi Bengkulu.
Pernyataan Sumardi ini menegaskan satu hal: BPJS Kesehatan adalah hak masyarakat. Kalau sudah terlantar di rumah sakit, pemerintah wajib menghidupkan. Kalau masih sehat tapi BPJS mati, tetap bisa diaktifkan, tapi harus bayar dulu dan bisa langsung dibantu lewat Dinas Kesehatan Provinsi.
Penulis : Redaksi










