Aturan Baru OJK! POJK 17/2026 Rencana Bisnis Bank Umum Terbit — Perencanaan Bank Harus Realistis, Adaptif dan Berdaya Saing

banner 468x60

JAKARTA, aktualclick.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Regulasi ini bertujuan memperkuat kualitas perencanaan bisnis perbankan guna mendukung sistem perbankan yang sehat, stabil, berdaya saing, serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

OJK menerbitkan POJK tersebut pada 30 September 2026 sebagai pembaruan atas *POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank. Aturan baru ini disusun untuk menyesuaikan perencanaan bisnis perbankan dengan perkembangan industri, transformasi digital, inovasi produk dan layanan, serta dinamika perekonomian global dan nasional.

Dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026), OJK menjelaskan bahwa penyempurnaan regulasi tersebut juga bertujuan mendukung pelaksanaan pengawasan berbasis risiko yang lebih efektif dan antisipatif.

Melalui POJK Nomor 17 Tahun 2026, OJK menegaskan bahwa Rencana Bisnis Bank tidak sekadar menjadi dokumen pemenuhan kewajiban pelaporan, tetapi juga merupakan instrumen strategis bagi bank dalam menentukan arah kebijakan, menyusun strategi pengembangan usaha, serta mengelola risiko secara terukur dan berkelanjutan.

POJK Nomor 17 Tahun 2026 mengatur sejumlah aspek penting dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Umum.

Salah satunya adalah kewajiban bank menyusun Rencana Bisnis secara realistis dan berbasis risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang kuat. Rencana tersebut juga harus selaras dengan rencana strategis jangka panjang masing-masing bank.

Regulasi ini turut memperjelas tanggung jawab organ perusahaan dalam proses penyusunan dan pengawasan Rencana Bisnis.

Direksi bertanggung jawab penuh menyusun, melaksanakan, dan mengomunikasikan Rencana Bisnis. Sementara itu, Dewan Komisaris berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya agar sesuai dengan arah strategis dan profil risiko bank.

Khusus bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), Dewan Pengawas Syariah juga diwajibkan memberikan opini atas Rencana Bisnis sesuai ketentuan syariah yang berlaku.

Pengaturan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus memastikan strategi bisnis dijalankan secara terarah, akuntabel, dan sesuai dengan profil risiko bank.

Dalam POJK terbaru ini, OJK juga menyempurnakan cakupan Rencana Bisnis Bank agar memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai arah pengembangan usaha dan kondisi keuangan bank.

Cakupan Rencana Bisnis paling sedikit meliputi:
1. Ringkasan eksekutif
2. Kebijakan dan strategi manajemen
3. Penerapan manajemen risiko
4. Tata kelola dan kinerja bank
5. Proyeksi laporan keuangan
6. Proyeksi rasio keuangan dan rasio tertentu lainnya
7. Rencana pendanaan dan rencana penyediaan dana
8. Rencana penyertaan modal dan divestasi
9. Rencana permodalan
10. Rencana pengembangan infrastruktur organisasi
11. Rencana strategis penyelenggaraan produk
12. Pengembangan dan perubahan jaringan kantor
13. Informasi lain yang diperlukan sesuai ketentuan OJK

Dengan cakupan yang lebih menyeluruh, perencanaan bisnis diharapkan mampu menjadi dasar bagi bank untuk menetapkan prioritas usaha, mengelola sumber daya secara efisien, dan mengantisipasi berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi kinerja bank.

 

POJK Nomor 17 Tahun 2026 juga mengatur mekanisme penyampaian, perubahan, penyesuaian, evaluasi, serta pelaporan Rencana Bisnis melalui sistem pelaporan OJK yang terintegrasi.

Ketentuan tersebut mencakup Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis. Selain itu, regulasi ini memuat pengaturan mengenai sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank bagi bank yang tidak mematuhi ketentuan.

OJK berharap penyempurnaan aturan tersebut dapat meningkatkan kualitas perencanaan bisnis perbankan sehingga strategi usaha yang disusun menjadi lebih realistis, adaptif, dan sesuai dengan kapasitas serta profil risiko masing-masing bank.

Di sisi pengawasan, ketersediaan informasi yang lebih komprehensif mengenai arah pengembangan usaha dan strategi bank diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan OJK.

Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara lebih antisipatif atau forward looking, tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian.

Penerbitan POJK ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan OJK memperkuat ketahanan industri perbankan sekaligus mendorong peran perbankan dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Penulis: Redaksi http://Aktualclick.com
Editor: Redaksi
Sumber: OJK RI — OJK Bengkulu
Aktualclick.com — Akurat dan Berimbang

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *