Pemprov Bengkulu Siapkan Rp2 Miliar untuk Lindungi Pekerja Informal, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Diperluas

banner 468x60

Bengkulu AktualClick.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi pekerja rentan. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemprov mengalokasikan dana sebesar *Rp2 miliar* untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) di seluruh kabupaten dan kota.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Herwan Antoni saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Badan Usaha di Hotel Two Kazana, Kota Bengkulu, Kamis (22/10).

Herwan menjelaskan, anggaran Rp2 miliar tersebut diarahkan untuk membantu mendaftarkan pekerja sektor informal agar memperoleh perlindungan jaminan sosial. Pada tahun sebelumnya, program serupa telah menyasar kelompok pekerja rentan seperti marbot masjid, imam masjid, pengemudi ojek daring (ojol), dan kelompok pekerja lainnya.

“Pemprov Bengkulu sudah membantu melalui anggaran APBD Provinsi Bengkulu sebesar Rp2 miliar untuk mendaftarkan para pekerja di seluruh kabupaten dan kota. Tahun kemarin kita daftarkan seperti marbot, imam, ojol, dan lain-lain,” kata Herwan Antoni.

Menurut Herwan, perluasan kepesertaan ini sangat penting agar pekerja yang memiliki risiko tinggi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mendapatkan perlindungan. Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, pekerja bisa bekerja lebih tenang karena memiliki jaring pengaman ketika terjadi risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia, sesuai manfaat program yang diikuti.

 

Di sisi lain, Herwan mengungkapkan fakta bahwa cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu saat ini masih sangat rendah, baru berada di angka 22 persen. Padahal, target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2026 mencapai 48 persen.

Untuk mengejar target tersebut, Sekda meminta BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemetaan yang lebih intensif terhadap kelompok pekerja dan perusahaan yang belum terdaftar. Pendataan ini penting agar perluasan kepesertaan bisa dilakukan secara terarah, baik untuk pekerja informal maupun karyawan perusahaan swasta.

“Pekerja kita ini tersebar, banyak yang bekerja di sektor swasta. Ada juga yang bekerja di rumah tangga. Jadi, saya sampaikan kepada Pak Iwan selaku Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu agar ini dipetakan dan dikelompokkan,” jelasnya.

 

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Iwan Kurniawan* menegaskan pihaknya terus mengimbau dan mengingatkan perusahaan agar mendaftarkan pekerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menegaskan, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban kepesertaan dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Bahkan, konsekuensi pidana dapat berlaku apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana, termasuk terkait pemotongan iuran pekerja yang tidak disetorkan sebagaimana mestinya.

“Kami juga sudah mengimbau dan mengingatkan perusahaan yang tidak mendaftarkan pegawainya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar memenuhi kewajibannya. Ada sanksi administratif, bahkan bisa juga pidana apabila perusahaan memotong dana BPJS Ketenagakerjaan tetapi tidak menyetorkannya,” tegas Iwan.

Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu Henny Fatimah, serta sejumlah perwakilan perusahaan di Bengkulu.

Penulis :Redaksi

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *